Fakfak, lenterapapuabarat.com (17/2/2013) - Bupati Fakfak, Drs. Mohammad Uswanas, M.Si, mengatakan bahwa lima tahun kepemimpinannya mempriotaskan pembangunan Infrastruktur diantaranya pembangunan ruas jalan dalam kota dan ruas jalan antar Distrik diwilayah Kabupaten Fakfak. “Saya bersama wakil Bupati dalam kurun waktu lima tahun akan mempriotaskan infrastruktur, diantaranya…
Sorong, lenterapapuabarat.com (14/2/2013) - Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sorong akhirnya memiliki gedung kantor yang cukup representatif di wilayah Kabupaten Sorong tepatnya di kelurahan Malawele Distrik Aimas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat kabupaten Sorong. Kamis (14/2/2013) Kakawil Kemenag Provinsi Papua Barat Yuliana Leong, M.Th…
Sorong, lenterapapuabarat.com (14/2/2013) - Terkait dengan penerimaan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tahun 2013, untuk menyukseskannya pihak Polres Sorong memasang pemberitahuan spanduk agar masyarakat dapat mengetahui dan dapat melakukan pendaftaran. “Dalam rangka menyukseskan penerimaan sekolah Brigadir dan Tamtama Polri tahun 2013, Polres Sorong memasang spanduk…
Sorong, lenterapapuabarat.com (29/1/2013) - Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Sorong telah dilaksanakan rapat koordinasi perdana terkait rencana kegiatan peringatan kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI yang ke 50 yang diikuti oleh satuan TNI/Polri dan Pemda. Dari rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sorong,…
Last Updated on Monday, 14 May 2012 22:28 Written by lentera1 Monday, 14 May 2012 22:27
Manokwari, lenterapapuabarat.com (14/05/2012) – Pemerintah Provinsi Papua Barat pernah menganggarkan dana Rp200 miliar untuk pengadaan kapal. Proyek pengadaan kapal yang tak kunjung terealisasi ini sempat disorot Wakil Ketua DPR Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie pada Forum Discusion yang digelar DPD-RI di Aston Niu Hotel, Manokwari.
Menanggapi sorotan ini,Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Ir.M.L.Rumadas,MSi yang dikonfirmasi wartawan, mengakui program pengadaan kapal ini direncanakan tahun 2008. Namun demikian, realisasinya baru dilakukan pada tahun 2011.
“Memang ada anggaran Rp 200 miliar sejak tahun 2008. Karena tidak digunakan sehingga disimpan sampai tahun 2009, 2010. Dan tahun lalu (2011) sudah ada pengadaan, namun anggarannya hanya sekitar Rp 30 miliar,’’ tandasnya. Penundaan pembuatan kapal menurut Sekda karena terbentur pada bahan-bahan, bodi harus dari Jepang. “Sehingga tertunda dan baru tahun 2011 direalisasikan,’’ tukas.
Rumadas menjelaskan, kapal yang dipesan sedang dikerjakan. Bahkan belum lama ini anggota DPRPB sudah meninjau ke lokasi pembuatan kapal di Tangerang. “Saya juga sudah lihat cetak bentuknya,’’ tandasnya.
Tak hanya satu tapi ada dua kapal yang dipesan. Kapal ini diharapkan dapat menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. “Satu kapal yang bisa digunakan untuk kunjungan gubernur ke daerah di lengkap ruang rapat. Kapasitasnya bisa memuat 60 orang. Modelnya seperti kapal presidennya,’’ imbuh Sekda sambil menambahkan kedua kapal ini akan selesai tahun 2013.[LTR-03]