Red Purple Black
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
banner
banner
banner
banner

Bupati: Lima Tahun Kita Priotaskan Infrastruktur

Fakfak, lenterapapuabarat.com (17/2/2013) - Bupati Fakfak, Drs. Mohammad Uswanas, M.Si, mengatakan bahwa lima tahun kepemimpinannya mempriotaskan pembangunan Infrastruktur diantaranya pembangunan ruas jalan dalam kota dan ruas jalan antar Distrik diwilayah Kabupaten Fakfak. “Saya bersama wakil Bupati dalam kurun waktu lima tahun akan mempriotaskan infrastruktur, diantaranya…

Pegawai Kemenag Kabsor Akhirnya Tempati Kantor Baru

Sorong, lenterapapuabarat.com (14/2/2013) - Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sorong akhirnya memiliki gedung kantor yang cukup representatif di wilayah Kabupaten Sorong tepatnya di kelurahan Malawele Distrik Aimas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat kabupaten Sorong. Kamis (14/2/2013) Kakawil Kemenag Provinsi Papua Barat Yuliana Leong, M.Th…

Penerimaan Polri dilakukan Online

Sorong, lenterapapuabarat.com (14/2/2013) - Terkait dengan penerimaan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tahun 2013, untuk menyukseskannya pihak Polres Sorong memasang pemberitahuan spanduk agar masyarakat dapat mengetahui dan dapat melakukan pendaftaran. “Dalam rangka menyukseskan penerimaan sekolah Brigadir dan Tamtama Polri tahun 2013, Polres Sorong memasang spanduk…

Pemda, TNI/Polri Rakor Perdana Sambut Peringatan Kembalinya Irian Barat Ke Pangkuan NKRI

Sorong, lenterapapuabarat.com (29/1/2013) - Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Sorong telah dilaksanakan rapat koordinasi perdana terkait rencana kegiatan peringatan kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI yang ke 50 yang diikuti oleh satuan TNI/Polri dan Pemda. Dari rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sorong,…

You are here: Home Papua Barat
Papua Barat

SKPD Di Minta Segera Masukkan Usulan Program 2014

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 28 February 2013 18:11 Written by lentera1 Thursday, 28 February 2013 18:08

Sorong, lenterapapuabarat.com (28/2/2013) - Terkait dengan Musrembang tahun 2014 tingkat Kabupaten Sorong, yang mana hingga saat ini untuk di lingkungan Pemda Kabupaten Sorong belum dilaksanakan karena usulan rencana program belum SKPD belum semuanya masuk. “ untuk pelaksanaan Musrembang tingkat Kabupaten Sorong terkait usulan program 2014, memang belum dilaksanakan, hal ini dikarenakan belum semua laporan SKPD terkait usulan program 2014 belum semuanya masuk ke Bappeda,”. Terang Kabag Humas Setda Kabupaten Sorong Marthen Nebore, S.Sos, M.Si saat dikonfirmasi wartawan kemarin (27/2)

Kabag Humas Kabupaten Sorong menerangkan, dari sejumlah informasi yang didapatkannya di Bappeda belum semua laporan SKPD mengenai usulan program 2014 masuk ke Bappeda, dan untuk Bappeda pada dasarnya sudah siap melaksanakan Musrembang. “ dari data usulan program SKPD yang dimasukkan ke Bappeda, selanjutnya Bappeda menindaklanjuti usulan program dari masing-masing SKPD tersebut barulah di laksanakan Musrembang,”. Ungkap Kabag Humas.

Musrembang adalah program tahunan yang dilaksanakan, biasanya dilaksanakan bulan February, namun karena belum semuanya usulan program masuk ke Bappeda maka hingga saat ini Bappeda masih menunggu usulan program dari SKPD yang belum memasukkan usulan program pada tahun 2014. Ditekankan Kabag Humas, apabila nantinya semua usulan program dari SKPD-SKPD di lingkup Pemkab Sorong sudah masuk tentu akan segera dilaksanakan. “ yang namanya SKPD itu kan luasm bukan hanya dinas, namun distrik juga merupakan satuan kerja daerah, dan wilayah Kabupaten Sorong juga luas dengan berbagai geografisnya, oleh karena itu tentunya untuk terlaksananya Musrembang, diharapkan SKPD yang belum memasukkan usulan program, dapat segera memasukkan usulan program ke Bappeda sehingga segera ditindaklanjuti oleh Bappeda,”. Pukas Kabag Humas Setda Kabupaten Sorong. (LTR-06)

 

 

Calon Jamaah Haji Harus Dari Papua Barat, Tahun 2013

PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 19 February 2013 14:33 Written by lentera1 Tuesday, 19 February 2013 14:23

Sorong, lenterapapuabarat.com (19/2/2013) - Terkait dengan daftar tunggu yang cukup banyak baik daftar tunggu calon jamaah haji kota Sorong maupun Kabupaten Sorong, maka tahun 2013 tidak di akomodir jamaah calon haji di luar Provinsi Papua Barat. Hal ini mengingat dari sejumlah data yang ada, terdapat jamaah calon haji yang bukan warga yang ada di Papua Barat, meskipun kartu tanda penduduknya adalah warga salah satu Kabupaten yang ada di Papua Barat pada kenyataanya bukan warga Provinsi Papua Barat “ini adalah kebijakan yang diambil mengingat cukup banyaknya daftar tunggu calon haji di Kabupaten,kota di Papua Barat, oleh karena itu saya sangat berharap pemerintah daerah yang ada di Papua Barat mendukung hal ini,” terang Kakanwil Kementrian Agama Papua Barat, Yuliana Leong, M.Th baru-baru ini.

Dijelaskannya, diambilnya kebijakan tersebut adalah banyaknya laporan dan juga masukan-masukan dari tokoh agama Islam, tokoh masyarakat serta pejabat daerah termasuk Bupati yang menyampaikan keluhan sampai kenapa kuota jamaah calon haji di Papua Barat terdapat orang dari luar daerah Papua Barat, padahal orang yang tinggal dan menetap di Papua Barat ada dan masih banyak yang mengantri. Ditegaskan Yuliana Leong, dari permasalahan yang terjadi tersebut, kesalahan bukan pada Kementrian Agama, Kementrian Agama hanya menerima pendaftaran berdasarkan KTP yang diberikan misalnya Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Fak-Fak ataupun Kabupaten lainnya di Papua Barat.

Oleh karena itu dalam hal mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus di lakukan dengan baik sehingga tidak sembarang diberikan. “ yang jelas untuk kuota haji di Papua Barat selalu diusahakan untuk ditambah, dan berbagai upaya juga dilakukan Kementrian Agama untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dan saya pesankan agar jamaah calon haji yang menunaikan ibadah haji dengan ONH plus kiranya dapat mendaftar dengan menggunakan penyelenggara haji yang resmi dan terdaftar pada Kementrian Agama,”. Pukas Kakanwil Kementrian Agama Papua Barat. (LTR-06)

 

 

Bidan Harus Berada di Tempat Tugas

PDFPrintE-mail

Last Updated on Sunday, 17 February 2013 03:30 Written by lentera1 Sunday, 17 February 2013 03:25

Sorong, lenterapapuabarat.com (16/2/2013) - Dalam rangka pemilihan pengurus baru Ikatan Bidan Indonesia (IBI), bertempat di ruang pertemuan TP-PKK Kabupaten Sorong km 24 (15/2) di laksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) IBI ke V Kabupaten Sorong-Provinsi Papua Barat. Muscab yang mengambil thema “ penguatan profesi bidan dalam mendukung percepatan pencapaian MDGs”. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua TP-PKK Kabupaten Sorong Ny. Nancy Malak, Ketua IBI Papua Barat Ny. Yos Arubay, para kepala Puskesmas yang ada di Kabupaten Sorong, para bidan yang ada di Kabupaten Sorong dan sejumlah tamu undangan yang hadir.

Wakil Bupati Sorong pada kesempatan tersebut menerangkan, para bidan yang ditugaskan di Kabupaten Sorong harus selalu berada di tempat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada ibu melahirkan dan tentunya kesehatan ibu dan anak. “ selalu berada di tempat tugas dan memberikan pelayanan tanpa pilih kasih antara kaya dan miskin adalah hal yang utama,”. Kata Wakil Bupati Sorong. Wakil Bupati yang sebelum menjabat Wakil Bupati Sorong mengawali karier sebagai pegawai ditingkat bawah mengungkapkan, dirinya paham betul keadaan masyarakat yang ada di pedalaman dan betapa pentingnya bidan untuk selalu berada di tempat tugas, terlebih para bidan yang baru atau masih muda kiranya dapat mengabdikan diri dengan melaksanakan tugas dengan sebenarnya di lapangan.

“Tugas bidan diantaranya adalah mengurangi kematian ibu dan anak, permasalahan HIV AIDS mengingat untuk anak yang lahir harus terbebas dari HIV AIDS oleh karena itu sang ibu harus juga terbebas HIV, Ibu hamil dan juga permasalahan gizi anak dan ibu,”. Terang Wakil Bupati Sorong. Ia menandaskan, agar bidan selalu berada ditempat tugas, hal ini mengingat apabila dibutuhkan selanjutnya bidan tidak berada di tempat maka akan menjadi suatu kritikan dari masyarakat dan penilaian negative dari masyarakat kepada kinerja bidan, oleh karena itu buktikan diri untuk memberikan pelayanan. “Saya harapkan kepada dinas Kesehatan untuk memperhatikan hal ini, melakukan pengawasan rutin kepada sejumlah pegawai dinas kesehatan yang bertugas di lapangan, utama yang berada pada distrik-distrik yang ada di wilayah Kabupaten Sorong,”. Pukas Wakil Bupati Sorong. (LTR-06)

 

 
 

Jalan Berlubang Harus Segera di Perbaiki

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 31 January 2013 16:52 Written by lentera1 Thursday, 31 January 2013 16:48

Sorong, lenterapapuabarat.com (31/1/2013) - Bertempat di ruang pertemuan Hotel Meredien (31/1) telah dilaksanakan rapat koordinasi (Rakor) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah Papua dam Papua Barat dilaksanakan yang diikuti sejumlah Bina Marga yang ada di Papua dan Papua Barat. Pada kesempatan tersebut Direktur Bina Program Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia,Haris H Batubara menjelaskan,rakor yang dilaksanakan jangan dilihat dari sisi proses,tetapi rakor yang dilaksanakan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan mencapai misi.

Dengan kondisi dan tantangan yang ada harus perlu kerja keras dan bertindak tepat untuk memperoleh hasil yang tepat dalam hal waktu, mutu, sasaran kerja dalam mencapai perubahan ke arah yang lebih baik. “sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian PU, di tahun 2013 ini, harus dilakukan reformasi birokrasi PU dan itu yang harus kita lakukan sebagai jajaran Kementerian PU” terang Haris H Batubara. Dijelaskan Haris Batubara, dari tahun ke tahun,Bina Marga mendapatkan dana semakin meningkat,sehingga dalam hal penggunaan harus hati-hati dalam membelanjakan uang tersebut, sehingg dari dana yang ada dapat dilaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien sesuai dengan sasaran. Oleh karena itu kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan tugas harus dipertahankan dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik.

Diungkapkan Haris Batubara, terkait dengan kualitas, maka perlu dilakukan perencanaan yang baik yang matang, sehingga proyek yang dilakukan efektif dan efisien dalam rangka menjawab tantangan kebutuhan insfrastruktur di Papua dan Papua Barat. “Terkait UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka untuk menjaga dan meminimalisasi kecelakaan untuk kondisi jalan harus dalam kondisi baik, oleh karena itu apabila jalan berlubang harus segera dilakukan perbaikan demi keselamatan pengendara kendaraan bermotor,”. Tegas Direktur Bina Program Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia,Haris H. Batubara. (LTR-06)

 

 

Pencatatan Kelahiran Diatas Satu Tahun Melalui Persidangan

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 31 January 2013 16:43 Written by lentera1 Thursday, 31 January 2013 16:40

Sorong, lenterapapuabarat.com (31/1/2013) - Para suami (orang tua red) apabila memiliki anak yang baru melahirkan harus segera mengurus akta kelahiran anaknya, pasalnya dengan aturan baru, anak usia di atas satu tahun dalam pembuatan akta kelahiran harus melalui proses sidang pengadilan. Hal ini seperti yang dilaksanakan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong, bertempat di ruang pertemuan kantor dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Sorong dengan dipimpin hakim dari Pengadilan Negeri Sorong Marthinus Bala, SH dilaksanakan sidang pertama kali dalam rangka pelaksanaan surat edaran MA No 6 tahun 2012 dan surat edaran Mendagri.

Sesuai dengan surat edaran dari Mahkamah Agung No 6 tahun 2012 tentang pedoman penetapan kelahiran yang melampui batas waktu satu tahun diharuskan pada saat pencatatan kelahiran melalui putusan pengadilan. “ jadi kalau membuat akta kelahiran usia anak di atas satu tahun harus dengan putusan pengadilan maka dari dinas kependudukan dan catatan sipil mengajukan terlebih dahulu ke pengadilan, untuk tahap awal yang kita lakukan pada hari ini memang agak kesulitan karena memang baru pertama kali dan belum pernah sama sekali dilakukan,” terang Hastuty Mubarun, S.Sos Kabid Pencatatan Sipil dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong saat dikonfirmasi lenterapapuabarat.com Kamis (31/1).

Dijelaskan oleh Kabid Pencatatan Sipil dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong, awal pelaksanaan aturan baru, cukup kesulitan apalagi dari aturan yang baru ini berbeda dengan aturan yang lama,oleh karena dibuat satu edaran ke distrik-distrik, lurah dan kampung yang ada di kabupaten Sorong sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. “Setelah kami sebarkan surat edaran mengenai aturan yang baru, maka selanjutnya dilakukan sidang perdana, dan memang belum begitu banyak peserta sidang, jadi kita jalankan saja sambil terus melakukan sosialisasi dan untuk sidang perdana telah terangkum kurang lebih 30 orang dari berbagai distrik di Kabupaten Sorong,”.ungkap Hastuty Mubarun, S.Sos

Ia menjelaskan, selain itu dari apa yang dijalankan memang masih banyak hambatan, diantaranya adalah mengenai biaya perkara, oleh karena itu untuk masalah biaya perkara untuk masyarakat tidak mampu dapat mengajukan surat keterangan tidak mampu seperti dari lurah atau kepala kampung. “ jadi dari lurah, instansi yang berwenang bisa memberikan surat keterangan tidak mampu kepada warganya yang memang tidak mampu, untuk satu perkara atau sidang kurang lebih dibebankan Rp.200.000, sehingga dengan surat keterangan tersebut masyarakat dapat gratis atau tidak bayar,” Jelasnya.

Ditambahkannya, untuk peserta sidang seharusnya 30 orang, namun yang datang 8 orang, oleh karena itu sambil berjalan terus dicari solusi terbaik dan tidak melanggar aturan untuk masyarakat dapat mendapatkan akta kelahiran dengan mudah. Oleh karena itu hal terpenting untuk dpahami oleh para orang tua apabila ibu melahirkan, orang tua harus segera mengurus akta kelahirannya dan gratis tidak dipungut biaya, namun kebanyakan masyarakat setelah anak umur 5 tahun atau mau sekolah barulah orang tua sibuk mengurus akta kelahiran. (LTR-06)

 

 
 

Page 1 of 35

Video

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com